pengisian buku tamu kembali ke Cenderawasih Pos Online Report abuse
| tanggal | 30-10-05 |
| pesan | Molomologurita ingin menyampaikan selamat beraktifitas buat semuanya....buat om Jhon PIS, selamat bertugas di kota buah-buahan sana(dengar-dengar macam buat di situ tambah mahal ka??) buat Sujoko di manapun anda berada....salam buat koi, buat Putra Numbay, Aman saja too? buat Insos dan Nona Padaido yang akhir2 ini tra muncul.. selamat bergulat deng kesibukan anda...buat pak Otis... maju teruss...buat Pakomiss... bagi TABAKU lain kemarin dolo... hehehe..., buat akut Papua... OTSUS aman ka?? Begitu dolo... maaf buat yang tidak disebutkan... lain kali saja eee |
| tanggal | 30-10-05 |
| Lokasi |  |
| pesan | REKTOR UNCEN MEMBODOHKAN MAHASISWA (3) Larangan Rektor Uncen dapat dibaca di: http://www.modus.or.id/pendidikan/blokir.html PBB - Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dapat dibaca di: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/inz.htm Ottis Simopiaref osimopiaref2000@yahoo.com |
| tanggal | 30-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | REKTOR UNCEN MEMBODOHKAN MAHASISWA (2) Pasal 26 (PUHAM), Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. Sungguh tragis lagi, karena mahasiswa Uncen yang notabene adalah mahasiswa perguruan tinggi tertua di Papua menyerahkan haknya untuk dilecehkan. Nasib rakyat Papua akan semakin menjadi buruk jika mahasiswanya sudah tidak kritis lagi. Mahasiswa Indonesia menjadi terkenal di seluruh dunia karena bisa menjatuhkan Suharto. Tapi mahasiswa Papua terkenal karena tidak bisa menjatuhkan rektornya yang juga pelanggar HAM (pasal 19 PUHAM). Semoga. Ottis Simopiaref |
| tanggal | 30-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | REKTOR UNCEN MEMBODOHKAN MAHASISWA Mengetahui informasi belum tentu sama dengan mempraktekkan informasi. Suatu ilmu bisa saja hanya sebatas pengetahuan. Pengetahuan atau ilmu yang dimiliki kalau tidak dipraktekkan maka tentu tidak akan ada artinya. Tapi prinsip mendasar di sini adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi. Penghalangan rektor Uncen, Dr. Berth Kambuaya, SE, MBA, terhadap mahasiswanya untuk tidak memperoleh informasi secara bebas merupakan tindakan pembodohan dan tindakan pelecehan HAM. Kesimpulan ini saya ambil berdasarkan berita Modus sebagaimana terlampir di bawah ini. Larangan rektor agar tidak menggunakan fasiltas UNCEN untuk menjaring informasi lewat berbagai media merupakan suatu pelecahan HAM. Pasal 19, Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM) menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah). Berlanjut ke halaman berikut .......... |
| tanggal | 30-10-05 |
| Lokasi |  |
| pesan | SIAPKAH ORANG PAPUA MERDEKA Siap atau tidak siap untuk menjadi sebuah negara merdeka bukanlah hal substansial. Yang menjadi permasalahan kita adalah, apakah kita telah siap untuk mengakui dan memberikan hak kepada orang lain untuk boleh memilih secara bebas, apakah mereka tetap mau menjadi bagian dari kita atau mau merdeka (di luar NKRI, umpamanya). Kelihatannya Indonesia tidak siap untuk itu atau tidak mau bersedia untuk itu (contoh, ketika dengan Timor Timur dan sekarang dengan Aceh). Indonesia yang telah berusia 60 tahun ini ternyata TIDAK SIAP juga untuk menjadi satu negara merdeka. Buktinya, Indonesia masih dibelenggu oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan dan sekarang membagi-bagikan 'kartu miskin' sebagai konpensasi baiknya BBM. Indonesia bisa dikategorikan sebagai sebuah negara yang berada di tepi jurang kehancuran (sudah bangkrut). Mestinya waktu itu ada semacam masa perantara dulu, di mana Indonesia dibina (disusui dan disuapi) dulu oleh Belanda selama 25 tahun ke depan barulah boleh dilepaskan menjadi negara bebas di luar kekuasaan Belanda. Di dalam jangka 25 tahun itu, Indonesia bisa lahir dan menjadi seorang anak yang dewasa. Karena kalau lahir kemudian mau berusaha lari, maka akibatnya selalu akan jatuh. Buktinya, sekarang jatuh lagi. Tapi Indonesia tidak bisa diharapkan untuk akan menjadi ibu yang baik bagi Papua jika Papua akan lahir dan harus terlepas dari genggaman NKRI. Mengapa? Karena mengurus diri sendiri saja TIDAK BISA. |
| tanggal | 30-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | Redaksi Cepos yth, Masyarakat internasional di luar sana semakin lama semakin mengenal Papua lebih baik daripada orang Papua dan orang Indonesia di Papua sendiri. Contoh, Jakarta Post 28 October 2005 (lihat lampiran di bawah ini). Betapa tidak, karena Cepos tidak gencar melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat (tomas) dan tokoh-tokoh agama (toga) Papua. Media cetak di Jakarta dan luar-negeri (berbahasa Inggris) lebih sering mempublikasikan pernyataan-pernyatan para tomas dan toga. Cepos lebih cenderung menyuarakan pandangan pemerintah secara eksklusif tanpa mengimbanginya dengan mengakomodir suara rakyat yang mencoba mengeritik kebijakan pemerintah. Apakah Cepos telah memposisikan dirinya sebagai corong pemerintah yang eksklusif? Kalau begitu, silahkan teruskan perjuangan untuk menindas rakyat. Hormat saya, Sujoko ---------------- The Jakarta Post Friday, October 28, 2005 MRP members election opposed Nethy Dharma Somba, The Jakarta Post, Jayapura A prominent Papua opposition figure on Thursday rejected elections for the Papuan People's Council (MRP), as the head of the council's election ........ |
| tanggal | 30-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | HAK BERSUARA PADA REFERENDUM DI PAPUA Lebih baik kita menggunakan istilah bahasa Inggrisnya saja yaitu Referendum berdasarkan Act of Free Choice maksudnya Penyampaian Suara Secara Bebas tapi bukan Pepera. [Pepera adalah semacam referendum ala Indonesia yang dilakukan di moncong senjata-api dan di bawah sepatu lars TNI]. Yang berhak untuk memberikan suara pada referendum di Papua nanti adalah hanya orang pribumi Papua. Tapi, tentu penduduk non-pribumi pada akhirnya boleh bebas memilih untuk mau tetap berdomisili di Papua atau pulang kembali ke Indonesia. Terserah. Referendum di Timor Timor ketika itu, penduduk non-pribumi tidak diberikan hak bersuara oleh PBB. Selamat berjuang, Sujoko sujoko_s@yahoo.com |
pesan pribadi menamba 30-10-05 |
pesan pribadi menamba 30-10-05 |
| tanggal | 29-10-05 |
| pesan | salam jumpa, Saya melihat kalau yang duduk di MRP ini sepertinya kepala suku2 dan orang tua2 adat yang nantinya tidak siap menjalakan misi MRP(orang Papua); dengan kata lain ini bisa saja seperti PEPERA yang dilakukan dengan memilih kepala suku yang tidak tahu apa yang mereka lakukan sehingga membuat papua menjadi begini. Bagi yang berhati, hendaklah berpikir dengan baik.. |
halaman 430 dari 543 << selanjutnya < 427 428 429 430 431 432 433 > terakhir >>