pengisian buku tamu kembali ke Cenderawasih Pos Online
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi |  |
| pesan | SAMBUNGAN Saya berkata, saya tidak mau as an exploration, saya mau secret talk as a preparation ti a formal talk, dan formal talk ini about the transfer of administration over West Irian to Indonesia. Saya katakan to Indonesia jangan transfer of administration to Dewan Papua. Jangan transfer of administration transfer of administration to United Nations, saya berkata dalam pidato Idul Fitri: Saya tidak mau terima Irian Barat diserahkan kepada PBB atau diserahkan kepada Dewan Papua, tidak! Transfer of administration over West Irian to the Republic Indonesia. Cuplikan diatas adalah salah satu bagian dari isi pidato Presiden Sukarno dengan Judul MEMBEBASKAN IRIAN BARAT DENGAN SEGALA JALAN pada Akademi Pembangunan Nasional Di Yogyakarta, 18 Maret 1962 (Sumber: PAPUAWEB). Menyimak kondisi terakhir di Papua berkaitan dengan pelaksanaan PILKADA dan pembentukan MRP, Om John melihat ada satu kemiripan atau katakanlah kesamaan antara proses PEPERA 1969 yang dikenal dengan istilah ACT OF NO CHOICE dimana terkesan SANGAT DIPAKSAKAN oleh pemerintah Indonesia untuk memuhi ambisi mereka menguasai tanah dan bangsa Papua dengan kondisi PILKADA dan Pembentukan MRP pada SAAT INI. LANJUT |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | MRP DAN PILKADA Sebuah refleksi mendukung Penolakan Unsur Agama untuk duduk didalam Majelis Rakyat Papua. Disampaikan oleh Om John, seorang Penjual Ikan di kompleks Pasar Ikan Sanggeng. “Saudara-saudara, kini perkataan ini sudah dibikin tidak keruan oleh pihak Belanda. Terus terang, memang tadinya, dibantu oleh menteri luar negeri, dibantu oleh Pak Djuanda dan lain-lain saya sudah bersetuju untuk mengadakan kontak rahasia dengan pihak Belanda. Betul-betul secret meeting. Tetapi menurut anggapan saya, secret itu yo ojo ono sing weruh. Kalau diketahui orang lain, kan bukan secret, saudara-saudara. Saya setuju diadakan secret meeting. Malahan saya-terus terang- berkata pada pihak yang mengatakan : Ha mbok Yo adakan secret meeting dulu, kataku: Okey, secret meeting. Bahasa Inggrisnya: as prepraration to a forman talk about the transfer if administration over West Irian to Indonesia. Pegang betul ini mahasiswa APN kan ngerti Inggris semuanya toh? Lebih dahulu as aprepraration itu yang saya terima, as aprepraration yang saya tidak terima terus terang saya tidak terima dikatakan tadinya itu as an explore. Exploration itu sekadar ya, to explore, apa artinya? Explore itu ialah dijajaki, coro jawane dijajaki, digogohi, diselidiki. LANJUT |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | Terima kasih utk komentar Sobat Papuano. Om John Setuju  |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi |  |
| pesan | Om jhon pu analisa memang tepat! sa stuju. sa mo tambah sdikit saja. Begini... Otsus su berjalan 3 Tahun! tapi knapa keluarga miskin di Papua masih ada ratusan ribu? trus, dana pemberdayaan masyarakat tuh kemana?, termasuk dana BOS untuk PENDIDIKAN (prioritas Otsus).Ini lucu skali. Mana bebas biaya sekolah yang digembar-gemborkan dalam Otsus? sampai detik ini, biaya skolah masih sangat mahal! sa pu analisa bodoh tuh begini. Otsus ditolak, Internasionalisasi masalah Papua menguat. Masyarakt Papua sengaja 'diarahkan' utk tdk konsentrasi dengan masalah itu. Ada gula-gula lagi dari pemerintah. Pikir perut dulu, mumpung ada uang gratis dari Pemerintah punya saku yang mau dibagi-bagi. Kalo mau dikalkulasi secara riil, BBM naik 2 kali lipat, harga barang di Papua naik antara Rp 1000-3000, trus apakah dana kompensasi 100 ribu/keluarga/bulan itu cukup? apalagi dana itu diambil tiap 3 bulan . Pertanyaan lain! Kategori orang Papua miskin tuh apa? tidak punya mobil? tidak punya HP? hidup dibawah kolong jembatan? ditempat kumuh? walau di pedalaman, orang papua tetap hidup nyaman kok, bisa makan cukup, bisa bekerja kebun, cari ikan, berburu. yg sakit-sakitan tuh justru orang yg hidup di kota. banyak polusi, lingkungan kotor dan rusak, moral juga rusak ( Maaf e, yg tinggal dikota, saya hidup dikampung jadi..).semestinya, moral yg 'miskin' itu yg dikasi 'kompensasi Iman' yg cukup, biar kalo mati, masuk surga! salam |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | Sambungan Akhir Kesimpulan yang bisa diambil dari paparan diatas adalah bahwa memang benar OTONOMI KHUSUS tidak ada artinya bagi rakyat Papua. Kita semua telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa yang membuktikan bahwa OTONOMI KHUSUS tidak berhasil adalah Pemerintah Republik Indonesia. Bukti ketidakberhasilan Pemerintah NKRI adalah mengirim seorang Putera terbaik Papua bernama Freddy Numberi untuk membagi Rp.100.000 kepada setiap keluarga miskin di Papua PADAHAL di Papua ada seorang Putera Terbaik Papua yang dipercayakan Pemerintah NKRI untuk mengelola TRILIUNAN RUPIAH setiap tahun untuk mengurus RAKYAT PAPUA. Sungguh bagi siapa saja yang merasa diri sebagai seorang manusia normal hal ini adalah sebuah KONTROVERSI yang jelas2 sangat memuakkan dan memalukan bagi sebuah Pemerintah NKRI yang selalu menjujung tingi sumpah setia NKRInya namun tidak pernah tahu bagaimana melayani dan memimpin rakyatnya dengan baik dan benar. Demikianlah refleksi OM John berdasarkan ANALISA IKAN JULUNG dari Pasar Ikan Sanggeng Manokwari. Om John percaya bahwa mata semua anak Papua yang kritis dan terbuka pasti dapat memahami maksud Om John di atas. Tuhan memberkati kitorang semua yang senantiasa memikirkan sebuah PAPUA baru yang MERDEKA yang dengan tuntunan dan pimpinan TUHAN sendiri dapat dibebaskan dari segala belenggu KEJAHATAN dan KETIDAKADILAN. SALAM IKAN JULUNG DAN MERDEKA for all. |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | SAMBUNGAN Kita bangsa Papua adalah bangsa yang tidak pernah mau dikatakan miskin karena kita tahu bahwa tanah kita adalah tanah kaya raya yang telah dikaruniakan Tuhan bagi kita dan anak-cucu kita di kemudian hari. Itulah sebabnya orang tua kita melalui DAP telah mengembalikan OTSUS kepada pemerintah Pusat karena tidak terbukti memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Pertanyaan menarik yang kedua adalah penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini benar-benar menampar keras Pemerintah Provinsi Papua karena selama 3-4 tahun pelaksanaan OTSUS tidak mampu mengatasi biaya operasional pendidikan untuk sekolah-sekolah di atas Tanah Papua makanya Pemprov Papua juga tidak berdaya ketika di Tahun 2005 Pemerintah Pusat mencanangkan dana BOS bagi sekolah2 diseluruh Indonesia, maka Papua yang seharusnya tidak perlu mendapat bantuan dari pemerintah Pusat justru menjadi prioritas pemerintah Pusat. Padahal kita semua tahu bahwa salah satu prioritas OTSUS adalah BIDANG PENDIDIKAN. Lagi-lagi muncul pertanyaan kalau begitu sebenarnya tidak ada OTONOMI KHUSUS diatas Tanah ini. LANJUT |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | SAMBUNGAN Syukurlah Tuhan tidak pernah membiarkan ketidak-adilan terus terjadi dan kebusukan yang disembunyakan pada akhirnya diketahui juga. Tindakan pemerintah SBY mengirim langsung Menteri Freddy Numberi ke Papua sebenarnya dalam ADAT PAPUA sungguh telah mempermalukan wibawa, harkat dan martabat serta derajat masyarakat Papua. Tindakan Prsiden SBY juga telah membuktikan kepada seluruh rakyat Papua bahwa memang benar OTSUS yang digembar-gemborkan Pemerintahan Presiden SBY yang katanya akan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatr Papua sebenarnya hanya MIMPI DI SIANG BOLONG buktinya pemerintah Provinsi Papua tidak berdaya dalam menghadapi persoalan mendasar rakyat pada saat ini dan Pemprov Papua juga tidak mampu membuat pernyataan kepada Pemerinta Pusat bahwa Wilayah Papua tidak harus mendapatkan Dana Kompensasi BBM karena dengan Dana OTSUS Pemprov Papua mampu mengatasi persoalan rakyatnya yg jumlahnya hanya kurang lebih 2 juta jiwa. Setiap keluarga di Papua pasti tahu apa nilai uang sejumlah Rp.100.000,- di atas Tanah Papua. Di Pasar Ikan Sanggeng Rp. 100.000 hanya cukup untuk beli 1 ekor Ikan Cakalang Ekor Kuning seberat 10 –15kg. Uang seharga Rp.100.000 yang diberikan kepada setiap keluarga miskin di Papua (yg katanya untuk kompensasi BBM) merupakan penghinaan yang dilakukan secara resmi melalui badan2 pemerintah. LANJUT |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | SAMBUNGAN Disinggung tentang besarnya dana tersebut yang berjumblah 100 ribu rupiah, maka pihaknya menyampaikan bahwa walaupun jumlahnya hanya sebesar itu MASYARAKAT DAPAT MENERIMANYA SEBAGAI KOMPENSASI AKIBAT NAIKNYA BAHAN BAKAR MINYAK SAAT INI. Jika memang diberikan kepada masyarakat Papua, maka ini harus disalurkan kepada masyarakat Papua, jangan kepada masyarakat yang bukan Papua. ''KARENA MASYARAKAT KITA BANYAK YANG JUGA BERADA DIBAWAH GARIS KEMISKINAN, terang Gubernur singkat.” Berdasarkan paparan fakta diatas dapatlah kita ketahui bahwa jumlah keluarga miskin di Papua bila didata dengan sebenarnya maka jumahnya pasti ratusan ribu kepala keluarga. Hal ini telah diakui oleh Gubernur Papua sendiri dalam pernyataannya diatas. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah kalau memang Papua telah diberikan OTONOMI KHUSUS sejak tahun 2001/2002 s/d tahun 2005 ini mengapa harus ada intervensi Pusat untuk masuk kedalam wilayah Papua untuk menyalurkan bantuan bagi keluarga miskin sebagai akibat dari naiknya harga BBM? Apa Makna dari OTONOMI KHUSUS bagi rakyat Papua? Mengapa pemerintah NKRI yang berkuasa di Papua tidak pernah mengakui bahwa OTSUS tidak ada manfaatnya bagi Rakyat Papua dalam hal meningkatkan kesejahteraan ratusan ribua keluarga miskin di Wilayah ini? LANJUT |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | SAMBUNGAN Data yang disajikan CEPOS juga tidak main-main, Om John hanya tampilkan beberapa saja berdasarkan sumber dari pemberitaan CEPOS sbb: Kabupaten Jayawijaya sebanyak 66.805 keluarga miskin, Kab Tolikara 15.290 KK, Kab Yahukimo 28.978 KK, Kab Mimika 14.745 KK, Biak Numfor 19.012 KK. Kepada setiap keluarga diberikan bantuan sebesar Rp. 100.000 per bulan. Menarik juga menyimak pernyataan Gubernur Papua DR JP Solossa Drs, Msi (Cepos 6/10/2005) yang mengatakan, “Kartu Kompensasi BBM untuk warga miskin (Gakin) bukan diberikan kepada warga yang kaya atau yang ekenominya mapan. Ini harus benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang miskin bukan kepada masyarakat kaya. Menurut Gubernur, Untuk dana ini akan kami pantau agar benar-benar tepat sasaranya jangan sampai ada orang kaya yang dapat kartu itu sehingga warga miskin yang seharusnya mendapatkan dana tersebut hanya jadi penonton, tegas Salossa tidak main-main. LANJUT |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | OTSUS DAN KELUARGA MISKIN PAPUA Sebuah refleksi berdasarkan Kaca Mata Ikan Julung dari Om John di Pasar Sanggeng. MERDEKA!!! Teman-teman dan saudara/I Om John yang terkasih beberapa bulan terakhir ini Om John tidak kasih komentar membalas berbagai komentar maupun input didalam buku tamu ini karena Om John rajin sekali mengikuti pemberitaan tentang isu kompensasi BBM kepada Kaluarga Miskin (GAKIN) di Papua dan juga sebuah berita lain yang menarik yaitu Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Yang membuat Om John terkagum-kagum adalah ketidak-sadaran pemerintah Indonesia dalam menangani 2 isu tersebut (GAKIN dan BOS) di Papua. Cepos dalam dua bulan terakhir ini terus memberitakan bahwa Presiden SBY tidak main-main dalam hal penyaluran dana2 kompensasi BBM tersebut kepada masyarakat Papua sehingga tidak tanggung2 beliau memerintahkan Menteri-Menteri Kabinet Indonesia bersatu untuk turun langsung ke lapangan memantau, menyaksikan dan mengawasi langsung penyaluran dana-dana bantuan tersebut kepada masyarakat. Freddy Numberi salah satu mentri kabinet Indonesia bersatu yang juga adalah seorang Putra Terbaik Asli Papua diperintahkan juga oleh presiden untuk mengawasi jalannya pemberian bantuan bagi Masyarakat Papuanya yang tergolong sangat miskin sehingga harus dibantu dengan dana kompensasi tersebut. LANJUT |
halaman 456 dari 552 << selanjutnya < 453 454 455 456 457 458 459 > terakhir >>