pengisian buku tamu kembali ke Cenderawasih Pos Online Report abuse
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi |  |
| pesan | SAMBUNGAN Sekali lagi SEKARANG di tahun 2005, hanya untuk alasan SEBUAH PILKADA (yang sebenarnya BUKAN SEBUAH HAL YANG TERLALU LUAR BIASA krn PILKADA sudah sering dilakukan setiap tahun) Pembentukan MRP harus dipaksakan untuk segera dituntaskan tanpa mendengar APA YANG SEBENARNYA MENJADI HARAPAN RAKYAT tentang MRP itu sendiri. Proses yang sedang terjadi saat ini adalah proses yang persis sama seperti ketika proses PEREKRUTAN WAKIL-WAKIL PAPUA untuk kepentingan PEPERA (ACT OF NO CHOICE). MENGAPA?????? Karena sama seperti Presiden Sukarno yang menolak menyerahkan penyelesaian masalah Papua kepada Wakil-wakil rakyat Papua dimana beliau menyatakan : “Saya katakan to Indonesia jangan transfer of administration to Dewan Papua. Jangan transfer of administration transfer of administration to United Nations, saya berkata dalam pidato Idul Fitri: Saya tidak mau terima Irian Barat diserahkan kepada PBB atau diserahkan kepada Dewan Papua, tidak! Transfer of administration over West Irian to the Republic Indonesia. MAKA SAMA HALNYA DENGAN APA YANG TERJADI SAAT INI BAHWA Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono MENOLAK memberikan kesempatan kepada DEWAN ADAT PAPUA untuk terlibat langsung sejak awal dalam proses penyelesaian masalah MRP dan OTSUS di Tanah Papua. LANJUT |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | SAMBUNGAN Sekarang di tahun 2005 ini kita dihadapkan pada persoalan yang hampir sama dan mirip yaitu MRP dan PILKADA. Kedua hal ini terkait langsung dengan HAK HIDUP, HARKAT, MARTABAT dan DERAJAT Rakyat Papua. Tetapi apa yang kita saksikan saat ini adalah bahwa PEMERINTAH NKRI sama sekali menutup Mata dan Telinga untuk mendengar seruan dan permintaan Rakyat Papua agar MRP ditinjau kembali karena tidak mewakili seluruh komunitas yang ada di Papua. Alasan Pemerintah adalah bahwa jumlah suku 254 terlalu banyak dan tidak bisa diakomodir didalam MRP karena akan lebih mempersulit pengelolaannya,dll, dstnya. Padahal kalau kita mau jujur sebenarnya tidak ada masalah sama sekali bila ada 254 anggota perwakilan suku duduk didalam MRP. Bangsa Papua sudah terbiasa hidup dengan harmonis jauh sebelum bangsa-bangsa lain hadir diatas Tanah Papua. Jadi dengan diformalisasikannya keterwakilan 254 suku didalam sebuah lembaga formal pemerintahan sebenarnya justru memperkuat tatanan kehidupan yang sudah berjalan baik pada masa lalu. Nah Ternyata Tabiat Pemerintah NKRI MASIH TIDAK BERUBAH setelah 36 tahun yang lalu melakukan sebuah KESALAHAN FATAL yaitu MEMAKSAKAN PELAKSANAAN PEPERA (yang hasilnya berdampak bagi seluruh keturunan bangsa PAPUA) hanya dalam WAKTU SINGKAT dan dengan hanya melibatkan WAKIL2 PAPUA yang JUMLAHNYA TIDAK REPRESENTATIF. LANJUT |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | SaMBUNGAN Pernyataan Presiden Sukarno dalam Pidatonya diatas benar-benar mencerminkan sikap Pemerintah Indonesia yang tidak mau bekerjasama dengan rakyat Papua melalui wakil-wakil mereka yang duduk di Dewan Papua. Akhirnya kita semua mengetahui bahwa dengan difasilitasi kekuatan2 internasional yang juga mempunyai kepentingan di atas Tanah Papua maka terjadilah proses ACT OF NO CHOICE yang sangat-sangat MELUKAI HATI BANGSA PAPUA. Kita semua mengetahui dan menyadari dengan jelas apa arti sebuah PEPERA atau SELF DETERMINATION atau ACT OF FREE CHOICE. Hanya dengan alasan WAKTU, KETERBATASAN TENAGA, GEOGRAFI WILAYAH YANG SULIT, DLL maka Penentuan Pendapat Rakyat yang akan menentukan nasib rakyat turun-temurun selama-lamanya DIPAKSAKAN untuk DITENTUKAN HANYA DALAM WAKTU SINGKAT. Om John belum singgung masalah2 kejahatan lain seperti pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain yang terkait langsung dengan peristiwa tersebut. Sungguh sebuah TRAGEDI KEMANUSIAAN yang tidak akan dilupkan SEPANJANG MASA oleh bangsa dan masyarakat PAPUA turun-temurun sampai berapa generasi sekalipun. LANJUT |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | SAMBUNGAN Saya berkata, saya tidak mau as an exploration, saya mau secret talk as a preparation ti a formal talk, dan formal talk ini about the transfer of administration over West Irian to Indonesia. Saya katakan to Indonesia jangan transfer of administration to Dewan Papua. Jangan transfer of administration transfer of administration to United Nations, saya berkata dalam pidato Idul Fitri: Saya tidak mau terima Irian Barat diserahkan kepada PBB atau diserahkan kepada Dewan Papua, tidak! Transfer of administration over West Irian to the Republic Indonesia. Cuplikan diatas adalah salah satu bagian dari isi pidato Presiden Sukarno dengan Judul MEMBEBASKAN IRIAN BARAT DENGAN SEGALA JALAN pada Akademi Pembangunan Nasional Di Yogyakarta, 18 Maret 1962 (Sumber: PAPUAWEB). Menyimak kondisi terakhir di Papua berkaitan dengan pelaksanaan PILKADA dan pembentukan MRP, Om John melihat ada satu kemiripan atau katakanlah kesamaan antara proses PEPERA 1969 yang dikenal dengan istilah ACT OF NO CHOICE dimana terkesan SANGAT DIPAKSAKAN oleh pemerintah Indonesia untuk memuhi ambisi mereka menguasai tanah dan bangsa Papua dengan kondisi PILKADA dan Pembentukan MRP pada SAAT INI. LANJUT |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | MRP DAN PILKADA Sebuah refleksi mendukung Penolakan Unsur Agama untuk duduk didalam Majelis Rakyat Papua. Disampaikan oleh Om John, seorang Penjual Ikan di kompleks Pasar Ikan Sanggeng. “Saudara-saudara, kini perkataan ini sudah dibikin tidak keruan oleh pihak Belanda. Terus terang, memang tadinya, dibantu oleh menteri luar negeri, dibantu oleh Pak Djuanda dan lain-lain saya sudah bersetuju untuk mengadakan kontak rahasia dengan pihak Belanda. Betul-betul secret meeting. Tetapi menurut anggapan saya, secret itu yo ojo ono sing weruh. Kalau diketahui orang lain, kan bukan secret, saudara-saudara. Saya setuju diadakan secret meeting. Malahan saya-terus terang- berkata pada pihak yang mengatakan : Ha mbok Yo adakan secret meeting dulu, kataku: Okey, secret meeting. Bahasa Inggrisnya: as prepraration to a forman talk about the transfer if administration over West Irian to Indonesia. Pegang betul ini mahasiswa APN kan ngerti Inggris semuanya toh? Lebih dahulu as aprepraration itu yang saya terima, as aprepraration yang saya tidak terima terus terang saya tidak terima dikatakan tadinya itu as an explore. Exploration itu sekadar ya, to explore, apa artinya? Explore itu ialah dijajaki, coro jawane dijajaki, digogohi, diselidiki. LANJUT |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | Terima kasih utk komentar Sobat Papuano. Om John Setuju  |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi |  |
| pesan | Om jhon pu analisa memang tepat! sa stuju. sa mo tambah sdikit saja. Begini... Otsus su berjalan 3 Tahun! tapi knapa keluarga miskin di Papua masih ada ratusan ribu? trus, dana pemberdayaan masyarakat tuh kemana?, termasuk dana BOS untuk PENDIDIKAN (prioritas Otsus).Ini lucu skali. Mana bebas biaya sekolah yang digembar-gemborkan dalam Otsus? sampai detik ini, biaya skolah masih sangat mahal! sa pu analisa bodoh tuh begini. Otsus ditolak, Internasionalisasi masalah Papua menguat. Masyarakt Papua sengaja 'diarahkan' utk tdk konsentrasi dengan masalah itu. Ada gula-gula lagi dari pemerintah. Pikir perut dulu, mumpung ada uang gratis dari Pemerintah punya saku yang mau dibagi-bagi. Kalo mau dikalkulasi secara riil, BBM naik 2 kali lipat, harga barang di Papua naik antara Rp 1000-3000, trus apakah dana kompensasi 100 ribu/keluarga/bulan itu cukup? apalagi dana itu diambil tiap 3 bulan . Pertanyaan lain! Kategori orang Papua miskin tuh apa? tidak punya mobil? tidak punya HP? hidup dibawah kolong jembatan? ditempat kumuh? walau di pedalaman, orang papua tetap hidup nyaman kok, bisa makan cukup, bisa bekerja kebun, cari ikan, berburu. yg sakit-sakitan tuh justru orang yg hidup di kota. banyak polusi, lingkungan kotor dan rusak, moral juga rusak ( Maaf e, yg tinggal dikota, saya hidup dikampung jadi..).semestinya, moral yg 'miskin' itu yg dikasi 'kompensasi Iman' yg cukup, biar kalo mati, masuk surga! salam |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | Sambungan Akhir Kesimpulan yang bisa diambil dari paparan diatas adalah bahwa memang benar OTONOMI KHUSUS tidak ada artinya bagi rakyat Papua. Kita semua telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa yang membuktikan bahwa OTONOMI KHUSUS tidak berhasil adalah Pemerintah Republik Indonesia. Bukti ketidakberhasilan Pemerintah NKRI adalah mengirim seorang Putera terbaik Papua bernama Freddy Numberi untuk membagi Rp.100.000 kepada setiap keluarga miskin di Papua PADAHAL di Papua ada seorang Putera Terbaik Papua yang dipercayakan Pemerintah NKRI untuk mengelola TRILIUNAN RUPIAH setiap tahun untuk mengurus RAKYAT PAPUA. Sungguh bagi siapa saja yang merasa diri sebagai seorang manusia normal hal ini adalah sebuah KONTROVERSI yang jelas2 sangat memuakkan dan memalukan bagi sebuah Pemerintah NKRI yang selalu menjujung tingi sumpah setia NKRInya namun tidak pernah tahu bagaimana melayani dan memimpin rakyatnya dengan baik dan benar. Demikianlah refleksi OM John berdasarkan ANALISA IKAN JULUNG dari Pasar Ikan Sanggeng Manokwari. Om John percaya bahwa mata semua anak Papua yang kritis dan terbuka pasti dapat memahami maksud Om John di atas. Tuhan memberkati kitorang semua yang senantiasa memikirkan sebuah PAPUA baru yang MERDEKA yang dengan tuntunan dan pimpinan TUHAN sendiri dapat dibebaskan dari segala belenggu KEJAHATAN dan KETIDAKADILAN. SALAM IKAN JULUNG DAN MERDEKA for all. |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | SAMBUNGAN Kita bangsa Papua adalah bangsa yang tidak pernah mau dikatakan miskin karena kita tahu bahwa tanah kita adalah tanah kaya raya yang telah dikaruniakan Tuhan bagi kita dan anak-cucu kita di kemudian hari. Itulah sebabnya orang tua kita melalui DAP telah mengembalikan OTSUS kepada pemerintah Pusat karena tidak terbukti memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Pertanyaan menarik yang kedua adalah penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini benar-benar menampar keras Pemerintah Provinsi Papua karena selama 3-4 tahun pelaksanaan OTSUS tidak mampu mengatasi biaya operasional pendidikan untuk sekolah-sekolah di atas Tanah Papua makanya Pemprov Papua juga tidak berdaya ketika di Tahun 2005 Pemerintah Pusat mencanangkan dana BOS bagi sekolah2 diseluruh Indonesia, maka Papua yang seharusnya tidak perlu mendapat bantuan dari pemerintah Pusat justru menjadi prioritas pemerintah Pusat. Padahal kita semua tahu bahwa salah satu prioritas OTSUS adalah BIDANG PENDIDIKAN. Lagi-lagi muncul pertanyaan kalau begitu sebenarnya tidak ada OTONOMI KHUSUS diatas Tanah ini. LANJUT |
| tanggal | 12-10-05 |
| Lokasi | |
| pesan | SAMBUNGAN Syukurlah Tuhan tidak pernah membiarkan ketidak-adilan terus terjadi dan kebusukan yang disembunyakan pada akhirnya diketahui juga. Tindakan pemerintah SBY mengirim langsung Menteri Freddy Numberi ke Papua sebenarnya dalam ADAT PAPUA sungguh telah mempermalukan wibawa, harkat dan martabat serta derajat masyarakat Papua. Tindakan Prsiden SBY juga telah membuktikan kepada seluruh rakyat Papua bahwa memang benar OTSUS yang digembar-gemborkan Pemerintahan Presiden SBY yang katanya akan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatr Papua sebenarnya hanya MIMPI DI SIANG BOLONG buktinya pemerintah Provinsi Papua tidak berdaya dalam menghadapi persoalan mendasar rakyat pada saat ini dan Pemprov Papua juga tidak mampu membuat pernyataan kepada Pemerinta Pusat bahwa Wilayah Papua tidak harus mendapatkan Dana Kompensasi BBM karena dengan Dana OTSUS Pemprov Papua mampu mengatasi persoalan rakyatnya yg jumlahnya hanya kurang lebih 2 juta jiwa. Setiap keluarga di Papua pasti tahu apa nilai uang sejumlah Rp.100.000,- di atas Tanah Papua. Di Pasar Ikan Sanggeng Rp. 100.000 hanya cukup untuk beli 1 ekor Ikan Cakalang Ekor Kuning seberat 10 –15kg. Uang seharga Rp.100.000 yang diberikan kepada setiap keluarga miskin di Papua (yg katanya untuk kompensasi BBM) merupakan penghinaan yang dilakukan secara resmi melalui badan2 pemerintah. LANJUT |
halaman 447 dari 543 << selanjutnya < 444 445 446 447 448 449 450 > terakhir >>