pengisian buku tamu kembali ke Cenderawasih Pos Online Report abuse
| tanggal | 24-01-06 |
| Lokasi |  |
| pesan | Sambungan Menurut kacamata ikan julung Om John, persoalan IJB dan Papua adalah kelemahan kepemimpinan Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Papua periode yang telah lewat. Rakyat Papua yang berada di Kepala Burung tidak mungkin akan menggugat kesatuan wilayah Papua bila seluruh wilayah Papua dikelola dengan baik. Terbentuknya IJB adalah karena ketimpangan dalam kepemimpinan masa lalu. Mengenai tanggapan saudara MELKIAS bahwa: ………….. apa yang telah di sampaikan DPRD IJB tentang eksistensi propinsi tersebut adalah suara rakyat IJB( perlu diingat bahwa DPRD IJB terbentuk melalui proses demokrasi, melalui pemilihan langsung yang diselenggarakan oleh KPUD IJB)…….. Om John mo bilang bahwa Manokwari adalah Tanah Injil oleh sebab itu jangan membohongi kebenaran. Memang betul eksistensi Provinsi Irian Jaya Barat akan tetap dipertahankan karena Pemerintah baik Pusat dan Daerah di IJB berjuang mempertahankannya mati-matian. Tetapi menyatakan bahwa Provinsi IJB adalah aspirasi rakyat IJB adalah sebuah kebohongan. Semua orang Papua tahu itu. BERSAMBUNG |
| tanggal | 24-01-06 |
| Lokasi | |
| pesan | Sambungan Birokrasi yang berbelit-belit merupakan hal-hal yg membuat BP juga ikut “bermain” dalam hal memberi dukungan bagi terbentuknya baik Kabupaten Teluk Bintuni maupun Provinsi Irian Jaya Barat. Dan PT BP akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan keberadaan Provinsi ini guna menunjang operasinya di wilayah kepala Burung. Nah soal dukungan masyarakat IJB ini sebenarnya TARADA APA-APANYA terhadap eksistensi Prov IJB karena masyarakat tidak tahu bahwa ada sebuah permainan besar yang tidak diketahuinya. PT BP kelihatannya tenang-tenang saja tetapi sebenarnya secara diam-diam dia ikut mendukung dan memperkuat eksistensi Provinsi IJB. Kasus yang sama persis terjadi dengan dukungan UNIPA terhadap Prov, IJB. Mengapa?? Sederhana saja: dengan adanya 2 Universitas Negeri di Papua (UNCEN dan UNIPA) maka otomatis dana Provinsi Papua akan terbagi dua dan pasti jumlahnya kurang memadai. Dengan bernaung dibawah Provinsi IJB maka UNIPA tarada saingan dalam masalah pendanaan karena 100 persen dana untuk pengembangan universitas negeri akan diserap oleh UNIPA. Makanya UNIPA tra pernah protes pemekaran IJB karena dia juga akan mendapatkan keuntungan dari Provinsi Baru ini. BERSAMBUNG |
| tanggal | 24-01-06 |
| Lokasi | |
| pesan | Dear all, Pertama-tama Om John ucapkan terima kasih atas komentar saudara Pujangga Papua ttg tulisan Om John PIS. Om John hanya mo klarifikasi sedikit saja. Yang mengatakan bahwa dalam Sejarah Indonesia bila MILITER SUDAH IKUT CAMPUR DALAM MASALAH POLITIK, maka biar DPR BICARA SAMPAI MULUT BABUSA JUGA tidak akan terjadi” adalah salah seorang pakar akademik terkemuka bergelar S3 di Kampus Amban. Jadi itu bukan pendapat Om John PIS. Menurut beliau bahwa bila Militer sudah ikut campur dalam urusan politik maka pemerintahan sipil dan lembaga legislatif tidak akan bikin apa-apa untuk merubah keadaan. Khusus mengenai pemekaran beberapa Kabupaten di Manokwari seperti Kabupaten Bintuni dan Kabupaten Wondama itu menghabiskan dana Rp. 125 juta rupiah. Informasi ini meluncur dari salah seorang pejabat yang ikut mengurus pemekaran di Depdagri Pusat dan uang tsb digunakan utuk membayar beberapa “pejabat” yang mengerjakan urusan administrasi yang berkaitan langsung dengan urusan pemekaran itu di Jakarta. Itu baru dari sisi pemerintah. Tetapi yg lebih menentukan sebenarnya adalah keberadaan PT BP di Teluk Bintuni. Sebelum Kab Teluk Bintuni terbentuk, PT BP mengalami masalah luar biasa dalam mengurus soal perizinan, dll dimana harus berhubungan dengan PEMDA Kab Manokwari yg jaraknya cukup jauh dari lokasi perusahaan. Begitupula bila megurus hal-hal yg berkaitan dengan PEMDA Prov PAPUA harus pergi ke Jayapura. BERSAMBUNG.. |
| tanggal | 24-01-06 |
| Lokasi |  |
| pesan | Secara de-facto IJB ada dan memiliki Pemerintahan yang menjalankan administrasi pemerintah. Demikian kata SBY beberapa waktu yang lalu setelah kembali dari lawatannya keluar negri. Secara de-facto, inilah yang membuat pemerintah bersikeras untuk melahirkan payung hukum bagi propinsi yang namanya IJB (yang menurut kita orang Papua adalah haram). Sikap pemerintah ini dinilai oleh para politisi dan intelektual Papua sebagai suatu keanehan karena dalam sejarah orang Papua bahwa secara de-facto juga Negara Papua Barat itu da yang mana kemudian dibubarkan Soekarno lewat TRIKORA. Nah kalau secara de-facto pemerintah mau mengakui IJB, lalu kenapa secara de-facto juga pemerintah tidak mau mengakui Negara Papua Barat yang sampai detik ini masih berteriak untuk merdeka. |
| tanggal | 24-01-06 |
| Lokasi | |
| pesan | yang menentukan bahwa roda pembangunan dapat berjalan disana adalah rakyat IJB sendiri (bukan rakyat Prop.Papua atau MRP), sama halnya dengan yang menentukan masa depan orang Papua, adalah orang Papua sendiri, bukan Australia, Amerika, Belanda dll. (Melkias,2006) Dalam kacamata orang Papua secara menyeluruh IJB adalah sebuah propinsi haram hasil perselingkuhan antara pejabat yang sakit hati diPapua dengan para pelacur pelacur militer yang ingin mengambil keuntungan dari hasil alamnya. Setelah diFreeport militer berhasil menjadi anjing pelacaknya MOFFET kini merekapun melirik BP untuk menjadi tikus pengintai. Persoalan IJB tetap exist tidak menjadi masalah sekalipun secara de-juro tidak ada dan mau dipaksakan. Tetapi alasan utama mengapa IJB harus ditundah (bukan dibubarkan) adalah yang mengambil keuntungan dari lahirnya propinsi ini bukan rakyat asli yang secara SDM masih sedikit jauh dari para pendatang. Dan menyangkut sikap MRP untuk menjaring aspirasi itukan bukan persoalan mencari masalah tetapi lebih tepatnya adalah untuk menambah bobot nilai demokrasi antara dua isu yang berseberangan. Kalau nantinya memang rakyat menginginkan IJB exist tidak masalah yang penting itu adalah keinginan orang asli Papua dikepala burung yang lahir dari hasil kesadarannya yang paling tinggi. |
| tanggal | 23-01-06 |
| pesan | IJB adalah provinsi ilegal yang dibentuk hanya untuk kepentingan segelintir orang jadi harus di bubarkan. Masa depan Papua (dalam hal ini seluruh provinsi Papua dari sorong sampai merauke) ada di tangan Orang Papua. kalau ada bagian yang mau dipisahkan dari provinsi ini harus dengan persetujuan dari seluruh masyarakat Papua. Daerah kepala burung yang sekarang katanya sudah jadi provinsi sendiri itu bagian dari Papua jadi orang Papua semua punya hak untuk menentukan apakah provinsi ini boleh berdiri atau tidak. MRP adalah wadah yang tepat untuk menentukan masa depan provinsi ilegal ini karena MRP adalah representasi dari Masyarakat Adat Papua. Bubarkan IJB atau bikin referendum di Papua! |
| tanggal | 23-01-06 |
| Lokasi | |
| pesan | IJB TETAP EKSIS Walaupun banyak pertentangan tentang Irian Jaya Barat ( IJB), namun sampai detik ini keberadaan propinsi di kepala burung tetap berjalan, IJB telah memiliki tiga komponen utama penting, yaitu Eksekutif (Gubernur PJS),Legistatif (DPRD,yg dipilih langsung oleh rakyat IJB) dan Yudikatif. Oleh sebab itu, yang menentukan bahwa roda pembangunan dapat berjalan disana adalah rakyat IJB sendiri (bukan rakyat Prop.Papua atau MRP), sama halnya dengan yang menentukan masa depan orang Papua, adalah orang Papua sendiri, bukan Australia, Amerika, Belanda dll. Jadi sangat Aneh kalau MRP melakukan kunjungan ke IJB untuk menyerap aspirasi yang berkembang disana menyangkut keberadaan Propinsi IJB (seperti membuang garam dalam laut), apa yang telah di sampaikan DPRD IJB tentang eksistensi propinsi tersebut adalah suara rakyat IJB( perlu diingat bahwa DPRD IJB terbentuk melalui proses demokrasi, melalui pemilihan langsung yang diselenggarakan oleh KPUD IJB). Buat Saudara kita di IJB, Selamat menempuh hidup baru dan manfaat potensi yang ada disana,jadikan IJB sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bagian Timur. |
| tanggal | 23-01-06 |
| Lokasi | |
| pesan | Ada sedikit komentar saya ttg tulisan dari Om John PIS :KASUS IJB DAN KETERLIBATAN BIN, BRAM ATURURI dan JIMMIE IJIE, terutama kalimat : ' dalam Sejarah Indonesia bila MILITER SUDAH IKUT CAMPUR DALAM MASALAH POLITIK, maka biar DPR BICARA SAMPAI MULUT BABUSA JUGA tidak akan terjadi" Pemekaran adalah pelaksanaan hukum - hukum perang kuno ( sun tzu ) yakni asas perang di wilayah 'pembubaran' Seperti diuraikan dalam buku ini, bahwa yang namanya peperangan itu, memiliki 7 (tujuh ) wilayah pertempuran. Di mana ketujuhnya ini, memiliki konsekwensinya sendiri - sendiri. Di mana dampak pemekaran ini - secara ilmu perang -mengakibatkan terjadi pertempuran di 'wilayah pembubaran', yakni wilayah 1 pertempuran. " Lengkapnya dpt di baca di : http://www.westpapua.net/news/03/11/221103-revisi_undang-undang_pemekaran_papua_resmi_diaju-4399.html |
| tanggal | 23-01-06 |
| Lokasi | |
| pesan | Membaca berita cepos tentang hubungan penembakan diPaniai, Papua yang dikaitkan dengan 43 orang yang mencari suaka. Kapolda Papua mengatakan bahwa antara kedua kasus ini tidak ada keterkaitannya. Menurut beliau bahwa penembakan itu bermula dari ulah beberapa orang yang ingin menarik pajak atas kendaran bermotor karena mereka memperbaiki jalan raya yang berlubang lubang. Alasan ini semakin memperkuat dugaan semua orang bahwa OTSUS diPapua tidak berhasil. Karena sebuah bukti bahwa Papua yang jumlah penduduk sekitar kurang lebih dua juta orang dengan dana pembangunan yag berjumlah 5.2 Triliun masih ada saja jalan raya (sarana infrastruktur) yang belum beres sehingga harus mengorbankan manusia pribumi untuk hal tersebut. Padahal beberapa waktu yang lalu pejabat diPapua mengatakan bahwa Otusus yang difokuskan pada pembangunan sector Pendidikan, kesehatan dan Infrastruktur cukup berhasil tetapi kenyataannya masih ada jalan yang berlubang lubang. Kapolda secara tidak langsung telah membeberkan kepada public bahwa memang pembangunan diPapua belum berjalan maksimal. Terima kasih pa Kapolda memang kita harus jujur dan mengtakan bahwa pantas orang Papua mengembalikan Otsus karena Otsus tidak berhasil diPapua. |
| tanggal | 22-01-06 |
| Lokasi |  |
| pesan | Sesudah baca berita tentang mereka yang cari suaka politik di Northern Queensland, saya pikir itu hal yang tepat.Di PNG masyarakat kita dari Papua tidak mendapat perhatian politik.Bahkan the administration very often colided with Indonesia jadi memang tepat mereka tiba di Australia. Masyarakat Australia yang hidup di tahun 1969 sewaktu pepera have the obligation to look into Papuan and its case since then. It will be very interesting idea to see the outcome of this asylum seekers. Buat semua saudara yang ada di Papua ini perjuangan jadi jangan mundur.Semua cara diusahakan. |
halaman 371 dari 543 << selanjutnya < 368 369 370 371 372 373 374 > terakhir >>